Berita Forex Indonesia – Memasuki tahun 2016 Indonesia berhadapan dengan era kompetisi, tidak hanya persaingan di bidang perdagangan, tapi juga kompetisi dalam mendapatkan investasi dari pihak investor asing.
Dalam rangka menarik para calon investor, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah fokus pada dua hal, yakni Infrastruktur dan Deregulasi termasuk perbaikan peringkat dalam kemudahan berusaha (easy of doing business). Hal ini disampaikan Presiden dalam sambutan pada Peresmian Konsolidasi Perencanaan dan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) Tahun 2016 dan Peluncuran Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi di Kawasan Industri serta Peningkatan Layanan Izin Investasi 3 Jam untuk Bidang Infrastruktur di Istana Negara, Senin 22 Februari 2016.
Di bidang infrastruktur misalnya, perizinan yang baik akan terbuang percuma bila tidak didukung oleh pelabuhan dan jalan yang baik. “Kita berkejar-kejaran. Tahun 2015-2030 adalah masa kritis,” ucap Presiden. Apabila perizinan dapat berjalan dengan baik, seiring dengan pembangunan infrastruktur yang memadai , barulah Indonesia dapat tinggal landas menuju masa depan yang lebih baik.
Presiden mengatakan bahwa di antara negara ASEAN, Indonesia termasuk tertinggal dalam hal kemudahan berusaha. Tahun 2016, Indonesia berada pada posisi 109 dari 189 negara. Sebelumnya di 2015, Indonesia berada di peringkat 120. Sementara Tahun ini Presiden menargetkan ada di peringkat 40.
Presiden yang berbicara di hadapan kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati dan walikota, serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) berharap semua pihak optimis agar peringkat tersebut dapat dicapai. Presiden menyebutkan bahwa beberapa waktu yang lalu sulit membayangkan proses perijinan dapat tuntas dalam waktu 3 jam, tapi saat ini dalam 3 jam bisa mendapatkan 8 izin, dan menurut BKPM investasi di luar Jawa naik lebih dua kali lipat.
Untuk menunjang kemudahan dalam berinvestasi di Tanah Air, deregulasi sangat diperlukan tidak hanya di pusat namun juga di daerah. Presiden menginstruksikan kepada pimpinan daerah yang hadir dalam acara tersebut untuk tidak lagi menambah peraturan. “Jangan menambah peraturan, sehingga kita lincah dan cepat mengatasi perubahan global,” kata Presiden. Presiden juga memerintahkan kepada Menko Perekonomian Darmin Nasution untuk memangkas peraturan baik di pusat maupun di daerah dengan memberikan target pada bulan April 2016 ada beberapa Perda dan peraturan yang sudah dihilangkan. “Nggak bisa tidak, sekali lagi perubahan ada di depan mata dan persaingan di depan mata. Jangan sampai keluar lagi izin sampai 4 tahun, 6 tahun,” tegas Presiden.
Menurut Kepala BKPM, pada tahun 2015, terdapat kenaikan investasi sebesar Rp 545,4 triliun atau 17,8% dibandingkan realisasi tahun 2014 dan menyerap tenaga kerja sebanyak 1,4 juta orang. Untuk Pulau Jawa, kenaikan investasi mencapai 13% atau sebesar Rp 296,8 triliun di tahun 2015. “Sedangkan luar Jawa naik 25% dibanding tahun sebelumnya atau mencapai Rp 248,6 triliun”, jelas Kepala BKPM.
Terkait peningkatan layanan izin investasi 3 jam untuk bidang infrastruktur, Kepala BKPM menyampaikan bahwa sebanyak 20 Perusahaan telah memanfaatkan layanan investasi 3 jam sejak diperkenalkan pertama kali 26 Oktober 2015 hingga 18 Februari 2016. Adapun nilai total komitmen investasi mencapai Rp 52,9 triliun dan akan menyerap 15.939 tenaga kerja Indonesia.